Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto Lantik 17 Orang PPNS

SEMARANG - Sebanyak 17 (tujuh belas) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 4 (empat) orang Notaris, 12 (dua belas) orang anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, dan 3 (tiga) orang Notaris pengganti, serta 1 (satu) orang pewarganegara dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto. Kegiatan Berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Paxa Selasa (05/12/2023).

Kakanwil dalam sambutannya memberikan pesan-pesan kepada para peserta pelantikan. Seperti kepada pewarganegara, ia berharap Chan Wan yang kini resmi sebagai WNI untuk patuh hukum, dan menjauhi perbuatan tercela.

Baca juga: Operasi Keselamatan Candi 2022, Pelajar Diminta Tertib Berlalu Lintas di Jalan

Selanjutnya kepada PPNS, Tejo berharap untuk menggiatkan upaya membangun kesadaran hukum masyarakat.

Baca juga: Reuni Perak Komando Angkatan 70 Kita

“Lakukanlah penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan secara objektif dan berkeadilan, ” ujar Tejo.

Selain itu, bagi notaris yang baru maupun sebagai pengganti, ia menekankan mereka wajib berpedoman pada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Rayakan HUT Persit Ke 76, Persit KCK Cabang XXIV Dim Batang Adakan Donor Darah

“Saya harap Saudara/i yang telah dilantik baik sebagai Notaris maupun sebagai Notaris Pengganti untuk bertindak dengan cermat dan teliti dalam membuat akta autentik sesuai dengan prosedur, ” katanya.

Baca juga: Ratusan Baret Merah Komando Angkatan 70 Kita Serbu Cilacap

Terakhir, kepada Majelis Pengawas Notaris ia berpesan agar aktif melakukan pengawasan terhadap para Notaris demi mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris.

Hadir dalam pelantikan, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan, saksi, serta pendamping peserta pelantikan.

Baca juga: Ketua MA Lantik Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah Agung

(N.son/***)